Oleh: Dr. N. Hassan Wirajuda, Menteri Luar Negeri

Departemen Luar Negeri memberi arti penting bagi kegiatan ekonomi nasional melalui upaya diplomasi Indonesia, dalam bidang perdagangan, investasi, pengembangan kesempatan kerja dan promosi pariwisata. Sebagian lahan dari pembangunan ekonomi Indonesia ada di luar negeri, oleh karenanya diplomasi memberikan arti penting dalam membantu kegiatan ekonomi internasional, baik di pusat maupun perwakilan Indonesia di luar negeri. Hal ini dilakukan tidak hanya berdasarkan sense of the mission, tapi juga berdasarkan apresiasi, untuk mendukung pembangunan ekonomi di dalam negeri.

Salah satu tolok ukur keberhasilan misi kepala perwakilan di luar negeri adalah dalam membangun kemitraan dengan swasta. Salah satu pesan utama yang ditanamkan pada setiap kepala perwakilan adalah agar selalu mengingat bahwa kegiatan perwakilan ditujukan bagi tujuan pembangunan ekonomi ini, yaitu untuk meningkatkan devisa negara. Dubes harus responsif dan bekerja sama dengan kalangan swasta, tapi juga memiliki kebanggaan jika melaporkan bahwa mereka dalam satu tahun membawa sekian banyak pengusaha asing ke Indonesia. Pesan saya kepada setiap perwakilan adalah bahwa di luar negeri kita memiliki kewajiban moral untuk ikut mendukung kerjasama dengan pihak swasta sesuai dengan anggaran yang dikeluarkan negara untuk mereka.

Upaya diplomasi Indonesia adalah membangun kedekatan hubungan dengan negara-negara sahabat. Banyak hal yang dapat dilakukan melalui strategic partnership, dan comprehensive partnership. Sebagian besar kepada mitra dagang ekonomi utama Indonesia. Kami mengharapkan bahwa kedekatan politis yang kita bangun dengan banyak negara dapat diterjemahkan menjadi kedekatan hubungan ekonomi. Tantangan bagi kita adalah bagaimana kita menjalankan Total Diplomacy untuk membangun kedekatan di segala bidang baik politik maupun ekonomi. Inilah tantangan kita saat ini, bagaimana menerjemahkan kedekatan politik menjadi kedekatan ekonomi.

Acara dialog hari ini adalah untuk mengkomunikasikan perkembangan – sehingga dapat diakui dikenal luas oleh masyarakat pebisnis Indonesia dan memanfaatkan peluang-peluang yang ada. Sudah menjadi tugas Departemen Luar Negeri untuk melakukan pendekatan ke kalangan bisnis dan swasta untuk dapat memanfaatkan peluang itu. Dialog pagi ini adalah untuk mendekatkan faktor internasional dengan domestik yang sering saya sebut sebagai ”intermestik” agar dapat menerjemahkan segala upaya kita di dunia internasional menjadi kemajuan ekonomi domestik. Pagi ini kita fokuskan pada APEC. Di era ini banyaknya peluang yang ada dapat dimanfaatkan jika melalui pendekatan ”intermestik”. Jika tidak dimanfaatkan maka globalisasi hanya akan dirasakan mudharatnya oleh berbagai pihak di dalam negeri.

APEC merupakan salah satu forum kerjasama ekonomi regional yang paling penting di dunia. APEC mewakili sekitar 39 persen penduduk dunia atau 2,6 milyar penduduk yang tersebar di 21 ekonomi di kawasan Asia Pasifik. Sebagai suatu kerjasama ekonomi, APEC perlu diperhitungkan mengingat GDP kumulatif forum tersebut yang mencapai 56 persen dari GDP dunia. dan total perdagangan di APEC yang mencapai 48,3 persen dari total perdagangan dunia. Salah satu peran penting APEC adalah mendekatkan ekonomi maju dan berkembang karena komposisi keanggotaannya yang unik yang merupakan gabungan antara negara maju dan berkembang.

APEC baru saja selesai menyelesaikan Trade Facilitation Action Plan - TFAP tahap pertama (2002-2006) di empat area utama fasilitasi perdagangan, yaitu customs procedure, business mobility, standards and conformance dan E-commerce.

Bagi Indonesia, APEC memiliki makna yang sangat penting.  Pada tahun 2006 total perdagangan Indonesia ke anggota APEC berjumlah sekitar US$ 98,34 milyar atau 66,78 persen dari total perdagangan Indonesia. Selain itu, 47,25 persen persetujuan penanaman modal asing yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia berasal dari investor di 16 ekonomi APEC.

Di bidang liberalisasi perdagangan dan investasi, APEC telah melakukan serangkaian program dan kegiatan konkrit yang berhasil meningkatkan ekspor kawasan sebesar 113 persen untuk ekonomi berkembang atau US$ 2,5 triliun dan mendorong pertumbuhan Foreign Direct Investment sebesar 475 persen bagi ekonomi berkembang.

Sejak dicanangkan, terdapat lebih dari 1,400 Inisiatif dan program  fasilitasi perdagangan yang telah dilaksanakan oleh APEC dalam kerangka fasilitasi perdagangan di keempat area tersebut. Dari jumlah tersebut 62 persen telah berhasil diselesaikan, 24 persen masih dalam proses dan sekitar 14 persen masih tertunda.

Tingkat keberhasilan pelaksanaan program di area customs procedures merupakan yang tertinggi, yaitu 69 persen. Sementara business mobility, standards dan e-commerce memiliki tingkat pencapaian masing-masing sebesar 60 persen, 52 persen dan 47 persen.

Salah satu yang ingin saya tekankan disini adalah mengenai APEC Business Travel Card yang merupakan salah satu kemajuan yang signifikan dalam APEC. Setelah dialog ini berakhir, diharapkan para pengusaha yang hadir dapat segera memanfaatkan APEC Business Travel Card ini untuk kelancaran bisnisnya dan pihak Ditjen Imigrasi dapat segera memberikan fasilitas yang diperlukan untuk hal ini.

Fasilitasi Perdagangan tidak hanya sekedar merupakan penyederhanaan dan harmonisasi, namun merupakan suatu upaya menuju manajemen perdagangan yang lebih baik atau better management of trade. Manajemen perdagangan yang baik tentu akan memberikan manfaat yang sangat besar bagi kalangan usaha khususnya dalam memberikan kepastian dan kemudahan bertransaksi.

Studi yang dilakukan oleh OECD membuktikan bahwa 2 sampai 15 persen dari nilai suatu produk ternyata terdiri atas biaya yang dikeluarkan untuk berbagai prosedur maupun ketentuan yang diterapkan atas produk tersebut.

Indonesia telah melaksanakan berbagai upaya fasilitasi perdagangan baik yang didorong atas keinginan sendiri maupun dalam kerangka kerjasama multilateral, regional dan bilateral. Pemerintah akan terus melakukan upaya-upaya agar berbagai prosedur dan ketentuan di bidang fasilitasi perdagangan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Namun untuk lebih jelasnya, rekan-rekan pengusaha akan mendapatkan update terbaru dari instansi Pemerintah terkait mengenai upaya-upaya di bidang fasilitasi perdagangan tersebut pada sesi siang dialog ini.

Promosi TILF yang menjadi program utama APEC, sesuai bogor goals 1994 – liberalisasi perdagangan antar ekonomi maju 2010 dan berkembang 2020. Yang menarik, sejak APEC summit Chile 2004, muncul pemikiran-pemikiran mendorong kerjasama APEC ke arah APEC Free Trade Area. Di Hanoi, mengantisipasi kebuntuan, kegagalan WTO, beberapa anggota APEC, seperti Kanada, Amerika Serikat, Australia, dan Singapura – mendorong pembicaran ke arah tersebut. Bagi Indonesia dan lainnya, termasuk China, setuju untuk studi, tapi belum ke arah negosiasi mengenai hal ini. Bagi indonesia dan ASEAN, kita sedang disibukkan negosiasai Free Trade Area dengan mitranya yaitu Jepang India, China dan Korea Selatan.

Hal tersebut melalui proses bertahap, East Asia kemudian APEC, kita harus sanggup untuk menghadapi hal tersebut. Harus sudah mulai diantisipasi APEC menjadi kawasan perdagangan bebas. Diramalkan oleh banyak pihak, bahwa abad ke 21 adalah abad Asia Pasifik, maka Asia Tenggara saat ini menuju ke Asia Timur, dan juga APEC. Dalam forum APEC, memang Trade Investment Liberalisation Facilitation merupakan agenda utama, tapi sejak Shanghai Summit menyusul serangan 9/11 di Amerika Serikat, terjadi perubahan diseluruh dunia termasuk di bidang ekonomi. Karena itu di APEC, masalah Human Security menjadi salah satu masalah yang sangat penting. Bukan hanya mengenai masalah anti terorisme namun juga mengenai trans-national crime, anti korupsi dan bahaya communicable diseases seperti avian flu, HIV-AIDS, TBC dan lainnya. Kegiatan-kegiatan di bidang human security ini merupakan upaya untuk mendukung APEC mempromosikan fasilitasi perdagangan dan proses liberalisasi perdagangan yang sedang berkembang saat ini. Pada APEC Summit mendatang di Sydney, Energy Security akan menjadi salah satu agenda utama.

Sumber: Departemen Luar Negeri.  Tulisan diatas merupakan bagian dari pidato Menteri Luar Negeri pada acara “Dialog Pemerintah-Swasta untuk Mendorong Fasilitasi Perdagangan dalam Kerangka APEC” yang diselenggarakan di Hotel Borobudur, Jakarta, 12 Maret 2007, atas inisiatif Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Departemen Luar Negeri.