|
SIARAN PERS Dalam rangka memperkokoh landasan hukum kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Karo dan Pemerintah Kota Zundert, Walikota dan tujuh pejabat serta pengusaha Kota Zundert, dengan difasilitasi Departemen Luar Negeri cq. KBRI Den Haag akan mengadakan kunjungan kerja ke Kabupaten Karo pada tanggal 3-9 Juli 2008. Pada kunjungan kerja tersebut, akan dilakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) on Sister City Karo-Zundert, yang terfokus pada bidang: 1. Tourism and Culture Development;
2. Agriculture and Agroindustries Development;
3. Trade and Industry;
4. Science and Technology Development;
5. Human Resources Development;
6. Health and Environmental;
7. Other fields agreed upon by the Parties. Rencana kunjungan kerja Delegasi Kota Zundert dan penanadatanganan MoU tersebut, merupakan tindaklanjut dari Letter of Intent yang telah ditandatangani di Kota Zundert, Belanda, pada tanggal 1 Juni 2007 dan dilaksanakan melalui pola kerjasama Government to Government, Business to Business dan People to People, sehingga dalam pelaksanaannya dapat memberikan peran yang sangat besar pada civil society. Melalui formalisasi kerjasama dengan penandatanganan MoU tersebut, diharapkan investor Belanda khususnya dari Kota Zundert terdorong untuk mengembangkan kerjasama dan menanamkan modalnya pada sektor agroindustri diantaranya pada bidang pemrosesan produk-produk pertanian (sayur-mayur dan buah-buahan) yang berlimpah di Kabupaten Karo, pengelolaan potensi pariwisata dan lainnya, sehingga dapat menciptakan lapangan kerja, alih teknologi serta membantu akses pasar. Selama berada di Kabupaten Karo dan Sumatera Utara, Delegasi Kota Zundert akan melakukan temu usaha, kunjungan ke pusat peternakan, pertanian dan kehutanan, penjajagan pengelolaan potensi pariwisata/ eco-tourisms, dan diakhiri pertemuan khusus dengan Gubernur Sumatera Utara yang baru. Kerjasama kota kembar antara Kabupaten Karo dan Kota Zundert merupakan salah satu refleksi hubungan baik, emosional dan historis kedua negara yang dijabarkan pada tataran kerjasama antar kota di kedua negara. Proses kerjasama ini dilaksanakan sesuai prosedur/ketentuan yang berlaku dengan melibatkan Pemerintah Daerah – Pemerintah Pusat dan Perwakilan RI. Program kerjasama kota kembar seperti ini merupakan salah satu respon dalam mendukung otonomi dan upaya pengembangan ekonomi daerah. Den Haag, 30 Juni 2008
|
