Beijing (10/11), pembangunan berkelanjutan adalah paradigma pembangunan dunia yang akan datang, tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas pembangunan dengan tetap memperhatikan kebutuhan anak-anak kita sebagai generasi yang akan datang. Pembangunan berkelanjutan adalah konsep pembangunan holistik dan komprehensif yang memperhatikan keadilan di semua dimensi khususnya pilar sosial, pertumbuhan ekonomi dan dimensi lingkungan hidup atau ekologis. Lensa Keadilan gender adalah strategi untuk memastikan agar pembangunan berkelanjutan terwujud, yang harus diintegrasikan dalam seluruh prioritas pembangunan seperti Pendidikan, pengelolaan Sumberdaya Alam, Energi, Ketahanan Pangan, dan lain-lain.

Dalam forum internasional di Beijing tanggal 9-11 November 2011 dihadiri oleh lebih dari 200 peserta dari berbagai negara dan 11 diantaranya adalah setingkat menteri. Pertemuan dibuka oleh Wakil Presiden, Xi Jinping dengan keynote speech oleh Presiden Federasi Perempuan Cina/Wakil Ketua Komite Tetap Kongres Rakyat Cina, Chen Zhili. Tujuan dari pertemuan ini adalah (1) mendapatkan gambaran tentang kemajuan dan tantangan dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dari perspektif gender; (2) Menjamin komitmen politik untuk pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender dalam proses mencapai pembangunan berkelanjutan; (3) Diskusi dan rekomendasi untuk peluang dan tantangan pelaksanaan pembangunan dan ekonomi yang ramah lingkungan; (4) Membagi pengalaman tentang berbagai inovasi pelaksanaan pembangunan berkelanjutan.

Dalam pertemuan tersebut di bahas beberapa tema terkait UN Summit on Sustainable Development di Brasil tahun 2012 yaitu (1) Suara Perempuan dalam Kebijakan dan Perencanaan Pembangunan Berkelanjutan; (2) Peluang dan tantangan dalam Ekonomi ramah lingkungan dan Tanggung Jawab Sosial Dunia Usaha; (3) Peran Perempuan dan Inovasi dalam Pembangunan Berkelanjutan.  Hasil dari pertemuan ini akan menjadi masukan untuk pertemuan Brasil yang akan mereview perkembangan dan gap dari implementasi pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam kesempatan panel sesi I, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Linda Amalia Sari Gumelar menyampaikan tentang berbagai pengalaman Indonesia dalam mencapai pembangunan  berkelanjutan dan rencana aksi Indonesia untuk menjamin pembangunan berkelanjutan. Tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Panjang di Indonesia proses pembangunan sejak perencanaan sampai dengan evaluasi telah berorientasi pada pembangunan kualitas hidup manusia. Pendekatan pemenuhan hak atas sosial, ekonomi dan politik harus dilandasi oleh pembangunan berkelanjutan, gender dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Sejak diumumkan jumlah penduduk dunia menjadi 7 milyar pada Oktober 2011, maka Indonesia menyumbangkan 240 juta populasi dengan separuhnya perempuan, maka jika keadilan gender dalam pemenuhan hak atas sumberdaya pembangunan terpenuhi maka pembangunan berkelanjutan di Indonesia akan terwujud. Meneg PP & PA juga menyampaikan beberapa data terkait dengan keberhasilan Indonesia meningkatkan berbagai kualitas hidup perempuan di bidang pendidikan,kesehatan, politik, sumberdaya lingkungan hidup, pengambilan keputusan, perlindungan perempuan dan mendorong tersusunnya UU Keadilan Gender.

Pengalaman Indonesia dalam memastikan isu gender terintegrasi dalam seluruh tahapan pembangunan baik di tingkat nasional dan provinsi adalah melalui strategi Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender, Advokasi kepada seluruh pengambil keputusan dan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan seluruh kebijakan dan program.  Di tingkat daerah strateginya adalah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mendorong Institusi Perencana di Daerah (Bappeda) sebagai ketua pokja Gender. Untuk menginstitusionalisasi perencanaan dan penganggaran yang responsive gender pemerintah pusat melalui peraturan menteri keuangan sejak tahun 2009 telah memastikan akuntabilitas masing-masing institusi pemerintah telah mengintegrasikan gender sejak perencanaan program dan penganggaran.

Selain keberhasilan yang telah dicapai, beberapa tantangan yang masih dihadapi Indonesia seperti Kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang diskriminatif dan bias gender, Ketahanan Pangan, dan resistansi laki-laki di berbagai institusi pemerintah dan masyarakat karena budaya patriakhi masih dijumpai.

Meneg PP & PA mengharapkan agar forum internasional ini dapat memperkuat komitmen regional untuk memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan dan keadilan gender dapat tercapai di Indonesia serta mengatasi berbagai tantangan yang masih dihadapi dalam implementasinya.

Beijing, 10 November 2011