Himbauan Terkait Penyebaran Virus Corona (Covid-19) Di Belanda (penting)


Kepada Yth.
Seluruh Warga Negara Indonesia di Belanda

Mencermati perkembangan peningkatan jumlah kasus COVID-19 di Belanda akhir-akhir ini, KBRI Den Haag menghimbau seluruh WNI untuk.... 

Himbauan selengkapnya klik disini!

 

HOTLINE (Hanya untuk WNI / For Indonesian Only) :

062 88 60 509  ::  068 26 36 298  ::  068 26 40 665  ::  068 28 37 606. ::  068 28 49 252

FIXLINE (jam kerja):

070 3108 100

Anda akan dihubungkan dengan operator untuk mengarahkan kepada Tim Satgas Tanggap Darurat


Kementerian Kesehatan Belanda

0 800 1351

World Health Organization (WHO)

+41 79 89 31 892

Cukup kirim hi ke nomor tsb melalui aplikasi WhatsApp


Situs Penting

Covid19.go.id  ::  RIVM  ::  Nederlandwereldwijd  ::  IATA  ::  ECDC Europe  ::  Rijksoverheid.nl  ::  Government.nl  ::  Peduli WNI Kemlu.go.id


 

Satgas COVID-19: Keputusan Ketua Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Tempat Karantina, Isolasi, Dan Kewajiban RT-PCR bagi WNI Pelaku Perjalanan Internasional

SATUAN  TUGAS  PENANGANAN COVID-19
KEPUTUSAN KETUA SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID-19
NOMOR 9 TAHUN 2021
TENTANG
TEMPAT KARANTINA, ISOLASI,  DAN KEWAJIBAN RT-PCR
BAGI WARGA NEGARA INDONESIA PELAKU PERJALANAN INTERNASIONAL

KETUA SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID-19,

 

Menimbang:

  1. bahwa  untuk melaksanakan ketentuan  Addendum  Surat Edaran  Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19  Nomor 3 Tahun 2020 dan Surat Edaran Ketua Satuan Tugas Penanganan  Covid-19  Nomor 4  Tahun  2020,  bagi Warga Negara  Indonesia yang melakukan  perjalanan internasional dalam masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) telah  ditetapkan  Keputusan  Ketua  Satuan  Tugas Penanganan   COVID-19   Nomor   6   Tahun   2021    tentang Kriteria  Hotel  dan  Kewajiban  RT-PCR  Bagi Warga  Negara Indonesia Pelaku Perjalanan  Luar Negeri;
  2. bahwa  Keputusan  sebagaimana  dimaksud  dalam  huruf  a sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan penanganan COVID-19, sehingga perlu dicabut dan diganti dengan yang baru;
  3. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana  dimaksud dalam  huruf a dan  huruf  b,   perlu  menetapkan  Keputusan Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 tentang Tempat Karantina,   lsolasi,   dan   Kewajiban   RT-PCR   bagi   Warga Negara Indonesia Pelaku Perjalanan  lnternasional;

Mengingat:

  1. Undang-Undang   Nomor  4  Tahun   1984   tentang   Wabah Penyakit  Menular  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun   1984   Nomor   20,   Tambahan   Lembaran   Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
  2. Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2007  tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 4723);
  3. Undang-Undang   Nomor  6  Tahun  2018  tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
  4. Undang-Undang  Nomor 2 Tahun 2020 tentang  Penetapan Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian  Nasional  dan/atau  Stabilitas  Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia  Nomor 6516);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 21  Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun 2008  Nomor 42, Tambahan  Lembaran  Negara   Republik  Indonesia   Nomor 4828);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara    Republik   Indonesia   Tahun   2008    Nomor   43, Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia   Nomor 4829);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 21  Tahun 2020 tentang Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  Dalam  Rangka Percepatan   Penanganan   Corona    Virus   Disease   2019 (Covid-19)  (Lembaran   Negara   Republik  Indonesia   Tahun 2020  Nomor  91,   Tambahan  Lembaran   Negara   Republik Indonesia Nomor 6487);
  8. Peraturan  Presiden  Nomor 82 Tahun 2020 tentang  Komite Penanganan  Corona Virus  Disease  2019  (COVID-19)  dan Pemulihan Ekonomi Nasional, sebagaimana telah diubah dengan  Peraturan  Presiden Nomor 108 tentang  Perubahan Atas  Peraturan  Presiden  Nomor  82  Tahun  2020  tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan  Pemulihan Ekonomi  Nasional  (Lembaran  Negara Republik lndoneisa Tahun 2020 Nomor 256);
  9. Keputusan   Presiden   Nomor   11    Tahun   2020   tentang Penetapan   Kedaruratan   Kesehatan   Masyarakat   Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
  10. Keputusan   Presiden   Nomor   12   Tahun   2020   tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)  Sebagai Bencana Nasional;
  11. Peraturan     Kepala    Badan     Nasional     Penanggulangan Bencana Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengarusutamaan Gender di Bidang Penanggulangan Bencana (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1604).

   
 MEMUTUSKAN:

Menetapkan:
KEPUTUSAN  KETUA SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID-19  TENTANG  TEMPAT  KARANTINA,   ISOLASI,  DAN KEWAJIBAN RT-PCR BAGI WARGA NEGARA INDONESIA PELAKU PERJALANAN INTERNASIONAL.

KESATU :
Menetapkan tempat isolasi/karantina Warga Negara Indonesia Pelaku Perjalanan lnternasional di Wisma Pademangan yang pelayanannya mencakup penginapan, transportasi, makan, dan pengamanan.

KEDUA:
Dalam hal hunian Wisma Pademangan sebagaimana dimaksud dalam  Diktum  KESATU  penuh,  tempat  isolasi/karantina dilaksanakan  di hotel  bintang 2 (dua) dan bintang  3 (tiga) yang telah ditentukan dengan pelayanan setara Wisma Pademangan.

KETIGA:
Pembiayaan tempat isolasi/karantina dan tes RT-PCR bersumber dari Dana Siap Pakai (DSP) Sadan Nasional Penanggulangan Bencana dan hanya khusus diperuntukan bagi WNI Perjalanan lnternasional dengan kriteria sebagai berikut:

  1. Pekerja  Migran  Indonesia  (PMI)  yang  kembali  ke  Indonesia untuk menetap minimal 14 hari di Indonesia;
  2. Pelajar/mahasiswa   yang   kembali   ke   Indonesia   setelah mengikuti pendidikan atau melaksanakan tugas belajar di luar negeri;  atau
  3. Pegawai  Pemerintah  yang  kembali  ke  Indonesia  setelah melaksanakan  perjalanan  dinas  ke luar  negeri  dengan  biaya dari negara.

KEEMPAT:
Mekanisme pembayaran tempat isolasi/karantina dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang ditunjuk oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) BNPB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan setelah melalui proses verifikasi/review oleh BPKP.

KELIMA:
Keputusan ini mencabut Keputusan Ketua Satuan Tugas Penanganan  COVID-19  Nomor  6  Tahun  2021  tentang  Kriteria Hotel  dan  Kewajiban  RT-PCR  Bagi  Warga  Negara  Indonesia Pelaku Perjalanan Luar Negeri.

KEENAM:
Keputusan   ini   berlaku   sejak  tanggal   9  Februari   2021   dengan ketentuan   apabila   dikemudian    hari   terdapat   kekeliruan  akan dilakukan  perbaikan sebagaimana mestinya.

 

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 9 Februari 2021

Kepala  Badan  Nasional Penaggulangan   Bencana   selaku Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19,
Doni Mordano

 

Share this article

Tobias Asserlaan 8,
2517 KC Den Haag, Belanda

 

 

www.indonesia.nl

kontak & pelayanan

Buka Kantor:
Senin - Jumat
10.00 - 15.00 

Kekonsuleran: 
Hari SENIN, SELASA & RABU saja
10.00-12.00 
(dengan janji)

Paspor (WNI): 
hari SENIN - JUMAT
09.00 - 12.00 (pengajuan)
14.00  - 15.00 (pengambilan)
(dengan janji)

Visa (WNA):  
Hari SELASA & KAMIS saja
10.00 - 12.00 (pengajuan)
14.00 - 15.00 (pengambilan)
(dengan janji)




KBRI tutup pada hari libur nasional Indonesia dan Belanda

info hari libur 2020

Lokasi & Route